Selamatkan daerah terluar Indonesia !

1 09 2010

Beberapa waktu yang lalu tentu kita masih ingat tentang insiden ditangkapnya 3 petugas KKP oleh polisi diraja Malaysia di perairan Bintan.  Pihak Indonesia dan Malaysia saling mengakui dan berargumen bahwa daerah tersebut merupakan daerah teritorial masing masing pihak. Memang benar kalau selama ini daerah tersebut masih merupakan daerah sengketa. Dan ternyata tidak hanya di daerah tersebut saja yang merupakan zona abu abu perbatasan. Masih banyak daerah dan pulau terluar Indonesia yang juga diklaim oleh negara tetangga. Saya membayangkan sudah 65 tahun Indonesia merdeka, tetapi kenapa sudah selama 65 tahun ini masih banyak juga daerah kita yang abu abu. Bahkan ada juga pulau yg belum diberi nama.  Saya juga kurang tahu sebenarnya siapa yg bertanggung jawab akan hal ini. Apakah kemendagri? KKP? atau Kemenlu?

batas wilayah belum tuntas Indonesia

Coba kita review beberapa saat. Sewaktu saya belajar Geografi SMP dulu kita tentu diajarkan tentang wilayah laut di Indonesia. Wilayah laut di Indonesia meliputi :

Perairan Nusantara
Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia. Termasuk di dalamnya danau, sungai maupun rawa yang terdapat di daratan.

Laut Teritorial
Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut.

Batas Landas Kontinen
Batas landas kontinen adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 m di bawah permukaan air laut. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen merupakan milik pemerintah Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontinen.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan ZEE. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpitan dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Dengan adanya perundingan maka pembagian luas wilayah laut akan adil. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber kekayaan alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

Hal tersebut sesuai dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 saat diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Lalu bagaimanakah bila dua negara menguasai satu laut yang lebarnya tidak sampai 24 mil? Bila hal itu terjadi maka wilayah laut teritorial ditentukan atas kesepakatan dua negara yang bersangkutan.  Batas laut teritorialnya ditentukan dengan garis di tengah-tengah wilayah laut kedua negara yang bersangkutan.

Lalu daerah Indonesia mana sajakah yang masih terlihat abu abu? Berikut ini merupakan beberapa diantara puluhan derah lainnya yang masih berstatus sengketa seharusnya milik Indonesia;

94 pulau kecil terluar Indonesia

  • Pulau Berhala (03 46 38 N 099 30 03 E). Pulau ini terletak di Selat Malaka yang berbatasan dengan Negara Malaysia, setelah dilakukan pengamatan udara ditemukan Mercusuar serta adanya beberapa rumah penduduk disekitarnya.
  • Pulau Nipa (01 09 13 N 103 39 11 E). Pulau yang terletak diperbatasan antara Propinsi Riau dengan Negara Singapura.
  • Pulau Sekatung (04 47 38 N 108 00 39). Pulau dengan posisi geografis di sebelah Utara Pulau Natuna di berbatasan dengan Vietnam.
  • Pulau Miangas (05 34 02 N 126 34 54 E). Pulau ini terletak di Utara Manado yang berbatasan dengan Filipina, setelah dilakukan pengamatan udara terdapat beberapa perumahan penduduk dan dermaga.

Dan apa yang seharusnya kita lakukan?
Ada beberapa Dasar Hukum Pengelolaan Pulau-pulau Terluar :
-UUD 1945 Pasal 25 A.
-UU No 4/1960 Titik dasar dan garis pangkal NKRI
-UU No 1/1973 tentang landas kontinen ? UNCLOS 58
-UU No 5/1983 ZEE Indonesia
-UU No 17/1985 Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982
-UU No 6/1996 Perairan Nasional
-PP No 38/2002 Titik dasar dan garis pangkal Negara Kepulauan
-UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Berdasarkan aturan di atas, kita perlu mengelola pulau pulau terluar tersebut sebelum dicaplok negara tetangga. Tentunya kita tidak mau kasus sipadan-ligitan terulang kembali. Untuk itu menurut saya pribadi, kita perlu fokus kepada :

  • Penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. (seperti listrik,pelabuhan,pendidikan dll) Karena daerah tersebut merupakan remote area dan tanpa infrastruktur harga-harga akan menjadi mahal. (pernah dengar berita tentang warga di pulau terluar yang belanja di pasar di daerah Malaysia?)
  • Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Karena kebanyakan masyarakat daerah tersebut masih kurang produktif. Dengan ini diharapkan akan meningkatkan taraf perekonomian mereka.
  • Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Tentu saja tak bisa dipungkiri walaupun berada dalam remote area, di daerah tersebut pasti ada SDA yang masih potensial untuk dimanfaatkan. ( Tentu saja, kita tidak boleh kecolongan dengan negara tetangga)
  • Memberikan edukasi yang murah dan bermanfaat. Edukasi di sini tidak hanya bersifat formal (SD,SMP,SMA). Tetapi harus ada edukasi yg mengajarkan tentang hal informal seperti mitigasi bencana alam, pemanfaatan SDA, kewarganegaraan dan lain sebagainya.
  • Secara bertahap memberikan akses keterbukaan informasi  seperti Internet dan jaringan telpon. Sehingga wawasan masyarakat akan terbuka dan mereka dapat secara mandiri mempromosikan daerah mereka pada investor atau wisatawan.

Saya selalu berharap, tidak hanya kementrian Kelautan dan Perikanan, Kemndagri atau kementrian terkait lainnya yang melulu mengurusi daerah terluar tersebut. Saya mengharapkan pihak lain seperti Institusi pendidikan (universitas), LSM, Perusahaan, dan kita semua care terhadap saudara kita di daerah terluar itu, walaupun pemberdayaan masyarakat di daerah remote area terlihat tidak menghasilkan profit. Tapi coba kita melihat anak anak penerus generasi bangsa yang ada disana. Siapa tahu diantara mereka akan meneruskan tradisi prestasi Indonesia di olimpiade Internasional, atau bahkan ada yang menjadi presiden nantinya.

Untuk Indonesia yang peduli dan sejahtera

sumber gambar dan info :
http://www.crayonpedia.org
Seminar Oceano ITS 09





Pelayaran perintis dalam pengembangan pulau kecil

9 02 2009

indonesia-map

Indonesia merupakan sebuah negara maritim dan kepulauan yang terbesar di dunia. Memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan terdiri dari 17.500 pulau besar dan kecil tersebar di sekitar garis khatulistiwa, memanjang dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian banyak pulau tersebut terdiri dari 5 puau besar dan sisanya merupakan pulau kecil dan gugus kepulauan.

Wilayah kepulauan atau gugus kepulauan adalah wilayah yang terdiri dari banyak pulau yang relatif besar dan banyak pulau pulau kecil. Hambatan dalam pembangunanya adalah penduduk yang jumlahnya tidak banyak tersebar pada pulau pulau kecil. Hambatan bersifat geografis, demografis dan transportasi laut. Padahal banyak dari pulau pulau kecil tersebut yang mempunyai potensi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar pada pulau-pulau kecil tidak menguntungkan, mengakibatkan ketertinggalan, keterisolasian atau keterpencilan dibandingkan pulau-pulau lainya yang mempunyai kemudahan pengangkutan yang lebih lancar. Untuk itu diperlukan pelayaran perintis dalam menunjang pembangunan daerah di pulau tersebut.

Fungsi transportasi dalam pembangunan dikatakan sebagai pelayan pembangunan (servant of shipping developmen). Pelayan pembangunan diartikan sebagai usaha penyediaan fasilitas transportasi yang cukup, sehingga mampu melayani kebutuhan transportasi secara lancar (Raharjo,2006).

Saat ini masih banyak daerah yang fasilitas transportasinya masih sangat terbatas, bahkan belum ada sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan muatan yang kurang, seingga perusahaan pelayaran tidak tertarik untuk datang mengangkut karena tidak menguntungkan bagi usahanya. Jika daerah terpencil tersebut memiliki potensi pengembangan yang potensial, tetapi akan tetap tertinggal karena tidak ada transportasi yang memadai untuk mendukung pengembangan daerah tersebut.
Jika hal ini tetap dibiarkan, hal ini akan menimbukan kesenangan sosial- ekonomi yang makin besar dibandingkan dengan dareah pulau lainya.

Selanjutnya diperlukan konsep dan strategi dasar dalam pembangunan wilayah gugus kepulauan yang relatif tertinggal. Salah satunya dengan menyelenggarakan pelayaran perintis. Jika pihak perusahaan swasta tidak tertakit terlibat karena tidak menguntungkan, maka penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksana (operator) pelayaran perintis adalah perusahaan swasta atau BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah perlu memberikan insentif seperti kemudahan dalam perijinan, keringanan pajak, tarif dll. Pelayaran perintis menyinggahi pelabuhan-pelabuhan perintis yang tersebar di pulau-pulau kecil yang relatif tertinggal dan terisolasi dimana pelayanan sangat terbatas.

Tujuan dan harapan dari pelayaran perintis tersebut adalah :
a. membuka daerah terisolasi, menjangkau daerah terpencil dan perbatasan.
b. mendorong pembangunan ekonomi daerah yang memiliki potensi pembangunan.
c. meningkatkan kegiatan angkutan barang dan mobilitas penduduk. dan memperluas pemasaran komoditas lokal yang dihasilkan.
d. meningkatkan kelancaran kegiatan administrasi pemerintahan.
e. memperlancar pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan masyarakat.
f. meningkatkan pemerataan pembangunan.
g. mengurangi kesenjangan ekonomi – sosial antar masyarakat dan darah.
h. menciptakan iklim kodusif dan stabilitas ekonomi.
i. terwujudnya ketahanan dan keamanan nasional.
j. mudahnya akses penyampaian informasi ke pulau-pulau kecil.

Oleh karena itu penyelenggaraan pelayaran perintis sangat diperlukan dan layak dilaksanakan untuk menunjang pembangunan daerah dan aksesbilitas transportasi pulau pulau kecil.untuk mewujudkan tujuan di atas, selain diperlukanya keseriusan pemerintah dalam pelayaran perintis tersebut juga diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk memberikan saran dan mengawasi pelaksanaanya.